Header Ads

Gabah Dihargai Semakin Rendah

KARAWANG, KOMPAS.com - Standar harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras dinilai semakin tidak relevan dengan ongkos produksi. Ketidakpastian cuaca, serangan hama penyakit, serta tuntutan kenaikan upah pekerja membuat biaya produksi cenderung meningkat akhir-akhir ini.

Enoh (70), petani di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Selasa (15/2/2011) mengatakan, hasil dari bertani semakin tak menentu belakangan ini akibat anomali iklim, serangan hama penyakit, serta naiknya harga sarana produksi. Sementara standar HPP tetap Rp 2.640 per kg untuk kering panen (GKP) dan Rp 5.060 per kg untuk beras.

"Padahal, dua musim ini upah pekerja (buruh tani) naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 50.000 per hari, harga obat dan pupuk juga naik, sementara hasil panen sulit diprediksi jumlah, mutu, dan harga jualnya," kata Enoh.

Beragam kondisi itu membuat petani, khususnya penggarap, sering rugi. Karya (48), petani penggarap di Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari, mengaku masih menanggung utang sarana produksi musim lalu. Banyaknya pengeluaran tak terduga akibat serangan hama penyakit dan upah pekerja membuat keuntungannya menipis.

Pada musim tanam lalu, Karya rugi sekitar Rp 2 juta karena hasil panen dari 0,5 hektar lahan garapannya anjlok dari 3 ton GKP menjadi 0,8 ton GKP. Karya menanggung utang di kios sarana produksi, sementara pemilik lahan tak mendapat apa pun. Dia berhara p mampu membayarnya musim ini.

Rugi

Secara matematis, dengan produksi 3 ton dan harga jual Rp 3.000 per kg GKP, Karya memperoleh pendapatan kotor Rp 9 juta. Setelah dipotong ongkos produksi Rp 2,5 juta, sisa Rp 6,5 juta dibagi dua, separuh untuk dia dan separuh lagi untuk pemilik lahan. Rp 3,25 juta untuk 4 bulan masa kerja.

Hitungan seringkali berbeda hasilnya dengan keadaan di lapangan. Produksi dua musim ini tidak mencapai 3 ton, sementara harga gabah saat saya panen kurang dari Rp 3.000 per kg GKP, tambah Karya.

Menurut Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karawang, Ijam Sujana, pemerintah perlu meninjau lagi standar HPP yang berlaku saat ini. Di tengah ketidakpastian cuaca, tuntutan kenaikan upah tenaga kerja, dan naiknya harga sarana produksi, petani menghadapi risiko rugi yang kian besar.

Jika petani terus merugi, itu berarti ancaman pada produksi pangan. Dalam jangka panjang, dampaknya akan lebih serius, seperti berkurangnya lahan pertanian serta ancaman ketahanan pangan. "Tanpa upaya meningkatkan kesejahteraan petani, sulit bagi pemerintah untuk menggenjot produksi," tambah Ijam.

No comments

Silahkan berikan komentar yang membangun

Powered by Blogger.