PDI Perjuangan: Gamawan Fauzi Ibarat Kacang Lupa Kulitnya

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menganggap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai sosok seperti kacang lupa kulitnya. Padahal, Gamawan yang meminta dukungan PDI Perjuangan saat dia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Barat pada tahun 2005. Segala sumber daya diupayakan PDI Perjuangan bersama Partai Bulan Bintang (PBB) untuk memenangkan Gamawan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman, salah satu anggota tim sukses Gamawan Fauzi saat pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) Sumatra Barat 2005. Kepada Media Indonesia, Selasa (19/4), mengisahkan proses terpilihnya Gamawan dan dukungan all out partai banteng moncong putih tersebut. "Adalah hak seseorang untuk berpindah haluan. Namun bicara soal komitmen tentu harus berdasarkan etika dan fatsun politik," jelasnya.

Bagi Alex, perilaku politik Gamawan menyakitkan hati kader PDI Perjuangan Sumbar maupun kader secara nasional. Sebagai kiasan, Ia mengibaratkan sikap Gamawan bak pepatah Minangkabau,"Pergi tampak pungguang, datang tampak muko."

Gamawan terpilih menjadi Gubernur Sumbar periode 2005-2010 setelah memenangi pemilukada pada 27 Juni 2005. Sebelumnya, Gamawan menjadi Bupati Solok untuk dua periode, 1995-2000 dan 2000-2005.

Sekitar empat tahun setelah menjabat gubernur, tepatnya pada 15 Mei 2009, bertempat di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Jawa Barat, Gamawan dipercaya untuk membacakan deklarasi dukungan 22 parpol yang memenuhi ambang batas parlemen dan 18 parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen terhadap pasangan SBY-Boediono. Pendukung utama pasangan itu adalah Partai Demokrat.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, meski sempat diusung oleh parpol untuk meraih posisi Gubernur Sumatra Barat, ia tidak pernah melepaskan status PNS.

Ia mengaku keberatan dengan kalimat dalam Editorial yang berbunyi 'Berpindah partai juga dilakukan Gamawan Fauzi, yang sebelumnya Gubernur Sumatra Barat dengan dukungan penuh PDI Perjuangan, yang kemudian menerima pinangan Presiden Yudhoyono dari Partai Demokrat untuk menjadi menteri dalam negeri.

Menyangkut perkara tersebut, orang sepertinya tak bisa menghakiminya sebab memilih menteri merupakan hak prerogatif presiden. (MI/RIZ)